Nalar Politik Bahasa di Indonesia: Refleksi Pemikiran George Orwell

Menjadi politisi merupakan cita-cita segelintir masyarakat Indonesia. Siapa tidak tergiur? Bisa dikatakan gaji yang tinggi, pengambil fungsi kebijakan pemerintah, fasilitas hidup yang mewah, serta penentu dan pengelola anggaran negara. Semuanya tersentral pada posisi politisi. Namun, bagaimana manuver politik yang dialami oleh para politikus tersebut? Tidak dapat ditebak kecuali oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.

Berbagai media politik yang digunakan dalam kontestasi politik menjelang pesta demokrasi tahun 2019 kini telah tampak dua tahun ke belakang, terlebih dengan pesatnya media online yang mudah diakses oleh seluruh kalangan. Salah satu media politik yang tidak dapat lepas dan sangat jitu adalah bahasa. Disfungsi bahasa tidak hanya sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan. Fungsi bahasa dalam kontestasi panggung politik dapat dikemas dengan multi-pragmatik. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Makna yang didapatkan pun cenderung relatif, nisbi, dan tidak absolut. Legitimasi makna tergantung persepsi komunikan.

Itulah alasan George Orwell (1984) selalu mengkritisi perilaku masyarakat sebagai dampak intervensi politik. Menurutnya, wacana politik dilandaskan pada satu prinsip, yakni bahwa persepsi orang terhadap masalah-masalah atau konsep tertentu bisa dipengaruhi oleh bahasa. Tujuan yang hendak dicapai politisi adalah membujuk para pendengar atau warga masyarakat untuk percaya pada validitas dari klaim-klaim politisi (Thomas: 1999). Klaim-klaim politisi seakan menjadi legitimasi kebenaran publik meskipun belum terealisasi.

Satu hal yang tidak dihilangkan oleh politisi dalam orasinya, yakni implikatur. Implikatur bahasa yang dikemas menarik akan memancing simpatisan masyarakat. Implikatur demikian tentunya sudah dikemas dengan validitas maksim – maksim pragmatik agar pesan komunikasi dapat memengaruhi persepsi dan ideologi masyarakat. Dampaknya, persepsi dan ideologi masyarakat menjadi tersandera sebab manisnya bahasa komunikasi politik. Tidak berhenti di situ, kebijakan politisi yang dipromosikan akan menjadi kenyataan yang harus diterima masyarakat di berbagai sektor ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan selama politisi itu menjabat.

Rekonsiliasi politik dan bahasa sudah lazim dilakukan politisi sejak dulu. Manifestasi  demikian tidak lepas dari misi politis masing-masing politisi. Bias dan warna kebijakan program kerja seakan direduksi dengan maksim pragmatik yang melahirkan kebenaran subjektif. Berikut merupakan beberapa contoh rekonsiliasi politik dan bahasa yang direduksi dengan frame politik bahasa (language politic). Contoh-contoh berikut penulis sajikan dengan menghilangkan maksud sara pada politisi tertentu, tetapi diulas sebagai refleksi bahasa.

Pertama, Jargon “Bangkitkan Usaha Kecil” dari politisi Abu Rizal Bakrie yang marak di pamflet, baliho, maupun orasi kampanye di tahun 2011. Saat itu, sapaan akrab “Ical” menduduki ketua umum partai Golkar. Jargon tersebut banyak ditemukan di berbagai pelosok sudut perkotaan dan pedesaan tanah air, terutama di daerah yang memiliki populasi masyarakat usaha kecil menengah (UKM) tinggi. Misinya pun jelas, yakni menarik simpati masyarakat agar menaruh kecenderungan terhadap partai tersebut maupun figur partai.

Maksim kuantitas pragmatik yang digunakan dalam bahasa jargon cukup diterima masyarakat karena singkat. Maksudnya pun tidak berbelit-belit. Tindak tutur perlokusi pun dimainkan. Kontrol speech act regulation, dan relevansi pesan terhubung dengan bahasa non-verbal yang menghasilkan inferensi makna konkret. Terlebih, tulisan di jargon dibantu dengan visualisasi penanda nan menarik, besar, singkat, dan jelas yang mewakili pesan komunikator dalam dimensi bahasa non verbal (visual).

Reaksi dan persepsi masyarakat saat itu bervariasi. Kalangan masyarakat UKM yang mempunyai responsible tinggi lebih proaktif terhadap jargon tersebut. Jargon seakan membantu keberlangsungan ekonomi menengah terutama dalam sektor perdagangan jika Abu Rizal terpilih menjadi presiden di tahun depan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kontra, terutama dari pengusaha kelas atas, jargon tersebut akan membunuh eksistensi mereka jika Abu Rizal terpilih menjadi presiden. Manuver demikian yang dapat didefinisikan dari jargon tersebut.

Kedua, Bias komunikasi politik “OKE OCE” yang dijanjikan oleh pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjelang pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ujaran “OKE OCE” kepanjangan dari One Kecamatan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship merupakan program lapangan kerja berbasis wirausaha guna meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini dirasa sangat menggiurkan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus industri menjadi lahan subur guna mencanangkan program ini untuk mengimbangi revolusi industri.

Bias komunikasi “OKE OCE” tersebut menggunakan tindak tutur perlokusi yang mampu membuahkan inferensi makna verbal laten. Speech act, relevansi pesan, dan maksim dapat berkolaborasi. Dua frase yang menjadi akronim seakan membuahkan sintesis seluruh misi program. Validitas maksim kualitas, yakni lapangan kerja dan pendapatan keluarga menjadi titik perhatian komunikan yang menyandera persepsi masyarakat. Terlebih, gaya komunikasi yang soft style turut mengiringi ujaran.

Bias komunikasi “OKE OCE” memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perolehan suara pemilu. Terbukti, masyarakat yang berserikat terhadap Usaha Kecil Menengah sangat antusias terhadap program itu karena dirasa mendapatkan ruang guna mengembangkan wirausaha, sehingga banyak yang mengambil alih suara kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Namun, hal ini tidak memengaruhi masyarakat pegawai dan karyawan perusahaan karena dirasa tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka.

Ketiga, Bias komunikasi politik “Wajib Belajar 12 Tahun Tanpa Biaya”. Bias komunikasi ini disampaikan oleh calon Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla saat kampanye pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014. Program ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang direduksi menjadi program “Indonesia Pintar” dengan media kartu Indonesia pintar. Program ini sangat memikat masyarakat tanah air terutama masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran yang sulit mengakses pendidikan karena faktor finansial.

Ujaran yang disampaikan oleh capres-cawapres tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Sebuah bias komunikasi yang memiliki maksim kualitas baik. Frase yang dipilih sangat berbobot, yakni “tanpa biaya”. Inferensi makna “tanpa biaya” merupakan personifikasi yang direduksi dari pesan komunikasi agar memudahkan masyarakat, sehingga artikulasi dari maksim demikian mampu mengarah kepada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan.

Tentunya program ini menjadi prioritas masyarakat dalam bidang pendidikan. Masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan pendidikan karena faktor finansial dapat terwadahi dengan program tersebut. Buktinya, saat ini pendidikan dasar dan menengah yang berafiliasi negeri sudah mempermudah biaya pendidikan dengan menurunkan standar biaya pendidikan bahkan penggratisan biaya pendidikan. Sisi lain yang harus dievaluasi dari program ini adalah tidak meratanya pembagian kartu Indonesia pintar di masyarakat sebagai media akses program tersebut.

Demikianlah sebagian contoh rekonsiliasi politik dan bahasa yang digunakan oleh politisi di negeri ini guna melancarkan misi politiknya. Tidak semua politik mendapat stigma negatif. Revitalisasi dan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan politik di negara demokrasi ini.

Wahyu Hanafi

Wahyu Hanafi

Alumni PPs UIN Sunan Kalijaga, Kaprodi PBA INSURI Po, dan Praktisi Linguistik Terapan

More Posts

Beri Komentar