Mental Pendidikan Nusantara

Siapa yang tidak mengenal pendidikan? Bahkan anak usia 3 tahun telah mengenal pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) sebagai tempat untuk bersekolah. Mulai umur 4 tahun pula anak sudah memasuki jenjang pendidikan formal yang di adakan oleh suatu lembaga. Pendidikan di Indonesia ditempuh oleh setiap orang rata-rata selama 14 tahun dalam jenjang pendidikan formal mulai dari TK sampai SMA. Pendidikan selama itu, bukan merupakan kegiatan yang tidak mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan pendidikan sudah tertuang dalam UU No. 20 Th 2003 pasal 3, sedangkan fungsi pendidikan terdapat dalam UUSPN No. 20 Th 2003. Dengan serentetan UU yang dikeluarkan pemerintah tersebut apakah sudah pasti terlaksana di dalam lapangan pendidikan?

Implementasi dibidang pendidikan agar mencapai tujuan dan fungsi seperti yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa ternyata masih jauh dari ekspetasi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam kesetimpangan yang terjadi dalam komponen-komponen pendidikan sendiri, mulai dari tenaga pendidik, siswa, orang tua siswa, kurikulum, peraturan pendidikan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kasus-kasus yang beredar tidak jauh seputar permasalahan tersebut. Lantas apakah yang menyebabkan kesetimpangan yang terjadi?

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia, permasalahan ini sangat kompleks dan beragam. Berbicara tentang permasalahan tersebut, merupakan suatu keharusan untuk dipecahkan, diperbaiki, dan diluruskan. Perbaikan tentang pendidikan tidak serta merta hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi juga menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai masalah yang terjadi, mulai dari tenaga pendidik yang menuntut untuk mendapat gaji yang layak agar mampu melakukan proses pembelajaran seperti yang diharapkan, sarana-prasarana sekolah yang menuntut perbaikan dari pemerintah, siswa yang merasa terbebani dengan pemberlakuan kurikulum baru yang mengatur seluruh buku teks pelajaran dan jam pelajaran, hingga orang tua siswa yang memprotes pungutan dana di sekolah dan menuntut tercukupinya melalui dana BOS.

Semua permasalahan tersebut hanya menambah mirisnya pendidikan tersebut. Permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan hanyalah seputar ‘mental’. Para pelaku pendidikan yang digelari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ menuntut kenaikan gaji. Lantas dengan permasalahan ekonomi seperti ini akan dipertanyakan pula tentang kesungguhan seorang guru dalam menyumbangkan ilmu kepada peserta didiknya, apakah guru bekerja untuk mencerdaskan bangsa hanya sebatas materi? Jika itu terjadi guru akan menjadi penjual ilmu pengetahuan dan siswa adalah seorang konsumen yang entah akan mendapat untung ataupun rugi. Ekonomi memang penting, untuk kelangsungan hidup seorang manusia. Tapi, bukan berarti hal itu akan menjadi penghambat jalannya proses pendidikan.

Selain masalah ekonomi pada tenaga pendidik, juga terdapat permasalahan yang tidak kalah kompleks, yaitu tentang proses pendidikan yang berada dalam suatu lembaga pendidikan. Banyak oknum-oknum bahkan lembaga-lembaga yang memberikan nilai yang tidak sesuai dengan sebenarnya, hanya karena agar pendidik dipandang berhasil dalam menjalankan pendidikan. Dan lebih parahnya lagi, ada lembaga yang memberikan pelayanan jual-beli ijazah tanpa proses pembelajaran yang sah. Permasalahan ini juga tidak jauh dari keburukan ‘mental’ para pelaku pendidikan. Hal tersebut akan menambah permasalahan yang tidak ada hentinya.

Selain permasalahan tenaga pendidik, juga terdapat permasalahan ‘mental’ siswa dalam menghadapi peraturan sekolah. Siswa yang cenderung ‘acuh’ terhadap peraturan, pada lembaga tertentu terdapat tenaga pendidik yang memaklumi perilaku siswa tersebut. Pemakluman terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa boleh jadi dibiarkan karena sekolah tersebut telah terjadi kesetimpangan dalam hal jumlah siswa. Jika siswa yang melanggar dikeluarkan, tentu akan berakibat pada penutupan sekolah yang akhirnya menimbulkan kehilangan profesi sebagai tenaga pendidik.

Disisi lain, peristiwa memaklumi suatu kesalahan siswa ini juga akan berakibat pada penanaman ‘mental’ buruk dalam diri siswa. Penanaman ‘mental’ buruk ini membuat siswa semakin berani melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Kondisi ini semakin membuat sekolah sebagai tempat penanaman ‘mental’ buruk, bukan sebagai tempat pembentukan karakter generasi bangsa.

Penanaman ‘mental’ buruk ini dapat dicontohkan sebagai ketidak-jujuran dalam melaksanakan ujian. Pelaksanaan ujian yang sebenarnya digunakan untuk penilaian terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran, malah dijadikan sebagai ajang untuk ber-‘korupsi’ nilai. Penanaman perilaku buruk ini menimbulkan karakter di masa depan, bahwa ketika siswa sudah mencapai jenjang karir, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apakah yang akan terjadi pada bangsa jika semua generasi yang mendapatkan pendidikan mempunyai karakter yang demikian?

Pembentukan karakter siswa selain di lingkungan sekolah, juga dibentuk di lingkungan keluarga. Pembentukan karakter ini juga di sertai oleh peran dari interaksi dengan orang tua, saudara dan beberapa orang terdekat lain. Di dalam image masyarakat, terkadang persepsi masyarakat akan kebutuhan pendidikan oleh anak-anak dikarenakan oleh budaya bahwa pendidikan itu merupakan siklus wajib tanpa harus memikirkan tujuan yang dicapai saat anak berproses dalam pendidikan. Dalam realitasnya, banyak orang tua membiayai anaknya untuk menjalani pendidikan formal hanya untuk sekedar ‘sekolah’ mengikuti anak tetangga sekitar ataupun trend di televisi. Kesadaran bahwa sekolah tidak hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga sebagai pembentuk karakter menurun. Sebagai contoh saja, orang tua akan lebih marah jika nilai ‘matematika’ anaknya 20  dengan usaha yang jujur daripada nilai 80 tetapi dengan cara tidak baik.

Sikap orang tua yang tidak mau tahu tersebut akan berdampak pada bertambahnya keinginan siswa untuk mendapatkan nilai baik tanpa berproses. Selain dampak tersebut, seringkali orang tua mengungkit-ungkit administrasi keuangan sekolah anak, mereka hanya mengetahui bahwa dana yang digunakan oleh anak dalam menjalani pendidikan mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Para orang tua belum percaya sepenuhnya tentang administrasi yang terjadi di sekolah, yang mengakibatkan tidak terjalinnya dengan baik silaturahmi antara wali siswa (orang tua siswa) dengan tenaga pendidik. Kondisi ini juga akan berakibat pada timbulnya ‘ketidak-percayaan’ antara pihak keluarga dengan sekolah dalam proses pendidikan. Ketika rasa tidak percaya itu timbul, akan semakin buruk juga pelaksanaan pendidikan yang terjadi di Indonesia.

Seluruh permasalahan tersebut berporos pada gangguan ‘mental’ para komponen pendidikan. pendidikan akan semakin terpuruk jika gangguan ‘mental’ pendidikan di Indonesia dibiarkan menjamur. Perbaikan pendidikan terhadap pemerintah memang perlu diupayakan, tetapi upaya perbaikan para pelaku pendidikan lebih dari penting.

Mulyaningsih

Mulyaningsih

Mahasiswa Tadris IPA IAIN Ponorogo

More Posts

Beri Komentar