Menguji Demokratisasi dalam Pemilu Serentak 2019

PEMILU serentak pada 17 April 2019 mendatang bakal menjadi penanda penting bagi keberlangsungan demokratisasi di negeri ini. Tak sekadar hajatan 5 tahunan untuk memilih calon anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi (DPRD) dan pusat (DPR-RI) termasuk pemilihan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), dan juga calon presiden dan wakil presiden, tetapi pemilu serentak akan menentukan sejauh mana kematangan konsolidasi demokrasi kita pasca 20 tahun lebih menjalani peralihan kekuasaan dari rezim otoriterian.

Digelarnya pemilu serentak diharapkan dapat memperkuat pola demokratisasi di Indonesia–khususnya sistem politik dan institusi politik. Dari perspektif struktural-fungsional, demokrasi merupakan sistem politik yang menghadirkan konsensus dan meminimalisir terjadinya konflik. Meskipun, dimungkinkan adanya pertentangan, persaingan, serta perbedaan pilihan antar individu maupun kelompok, namun sistem politik demokrasi di Indonesia menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur untuk menyalurkan perselisihan sampai pada penyelesaian. Prinsip ini pula yang semestinya melandasi terbentuknya identitas bersama. Sehingga, dapat meredam bara politik identitas yang seringkali dinyalakan oleh sekelompok pihak dalam setiap momentum Pemilihan Umum, baik ditingkat lokal maupun nasional. Politik identitas secara langsung maupun tidak langsung menjadi penghambat utama bagi agenda demokratisasi di Indonesia.

Pemilihan legislatif dan eksekutif nanti juga akan menjadi indikator kualitas demokrasi di Indonesia. Indikator peningkatan kualitas demokrasi melalui pemilu serentak bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, partisipasi masyarakat secara aktif sebagai pemilih tidak hanya ketika mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mulai dari setiap tahapan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara–termasuk dalam hal pengawasan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam demokrasi melalui pemilu nanti. Langkah KPU membentuk relawan demokrasi patut diapresiasi sebagai narahubung langsung program sosialisasi KPU terhadap masyakarat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019–kendati belum mencapai hasil yang maksimal.

 Kedua, pemilih yang berdaulat sebagaimana slogan KPU akan teruji ketika menjelang pemilihan nanti mengingat sebagian para calon Wakil Rakyat ada yang lebih memilih jalan instan dengan menggunakan politik transaksional apalagi bagi mereka yang nir popularitas dan kapasitas. Pemilih yang berdaulat menjadi tereduksi bila kesadaran politik masyarakat masih rendah–apalagi jika sebagian dari mereka masih ada yang menganggap momentum pemilihan 5 tahunan ini tak lebih dari hajatan para kaum elit bukan kaum alit (rakyat). Ketiga, kualitas para calon Wakil Rakyat. Minusnya kualitas para calon Wakil Rakyat menunjukkan lemahnya sistem kaderisasi partai politik. Beberapa calon wakil rakyat baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat hanya mengandalkan tim sukses atau bahkan hanya mengandalkan popularitas figur tanpa dibarengi dengan gerakan membasis dengan pemilih, sehingga masyakarat hanya disuguhi dengan poster, stiker, banner yang pada akhirnya hanya menjadi ‘sampah pemilu’. Belum lagi para calon legislator eks-napi korupsi yang bisa menjadi bumerang ketika nanti mereka yang terpilih sebagai Wakil Rakyat. Keempat, Independensi dan integritas penyelenggara pemilu khususnya KPU, PPK, PPS, KPPS yang seringkali menjadi objek utama jika terjadi persoalan yang menyangkut penyelenggaraan mulai dari data pemilih hingga hasil perolehan suara peserta pemilu.

Beberapa hal di atas menjadi penanda tegaknya demokrasi di Indonesia melalui Pemilu serentak 2019. Tegaknya demokrasi menjadi keniscayaan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang didukung oleh penegakan hukum secara berkeadilan dan berkepastian. Pemilihan umum menjadi salah satu instrumen berjalannya demokratisasi dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pemilihan. Demokrasi yang berkualitas hanya bisa dicapai dengan sistem pemilihan yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan sistem politik yang efektif dan perubahan sosial yang positif. Hal tersebut hanya akan diperoleh jika pemimpin maupun Wakil Rakyat yang terpilih juga bersih dan berkualitas. Maka, untuk Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini, profesionalitas dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan dan pengawasan.

Jika kita berharap demokrasi melalui pemilu serentak ini berkualitas, sebagai warga negara dan warga agama tentu kita tidak hanya berharap pada kinerja KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara. Sejak sistem Pemilu di Indonesia menganut prinsip one man one vote, semua warga negara Indonesia wajib ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, karena setiap satu suara dari setiap warga negara Indonesia sangat menentukan masa depan negara kita dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Pemilu berkualitas dapat dilihat dari minimnya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan tingginya partisipasi masyarakat secara suka rela untuk menggunakan hak pilihnya. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin legitimasi kualitas pelaksanaan Pemilu. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya menjadi tanggung jawab semua pihak. Semoga pemilu 17 April 2019 ini akan menjadi momentum penting untuk mengakhiri ego komunal, primodiaslime lokal, dan fanatisme individual. Sehingga, dapat melahirkan Pemimpin dan Wakil Rakyat yang bisa menjadi ‘payung teduh’ bagi semua. []

Arik DJ

Arik DJ

Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua IKA-PMII IAIN Ponorogo, Ketua Lembaga DIUN (Dakwah Insuri Untuk Negeri)

More Posts

Beri Komentar