Jalan Terjal Menuju Fitri

BANYAK sekali literatur yang menjelaskan tentang Idulfitri mulai dari pesan profetik, hadis, qaul ulama, mutiara hikmah, dan beberapa kitab fikih klasik-kontemporer. Semua mengerucut pada kiprah Idulfitri sebagai hari kemengan umat muslim. Momen Idulfitri kini menjadi legitimasi teologi Islam yang memiliki makna kembalinya hati ke jalan yang suci.

Historisitas Idulfitri sendiri sudah dibahas oleh beberapa pendahulu. Islam menunjuk Idulfitri sebagai hari kemenangan setelah umat muslim melaksanakan puasa satu bulan Ramadan. Aturan-aturan menyambut Idulfitri terutama takbir dan salat Idul Fitri juga telah dikupas dalam ilmu fikih. Terma Idulfitri yang semula dari konsep teosentris-normatif, kini bergeser menjadi antroposentris-ekologis dan antroposentris-sosiologis. Artinya, masyarakat yang merayakan Idulfitri harus taat kepada norma-norma syarak dan tidak melepas tradisi kearifan lokal (local wisdom) setempat. Masyarakat bebas merayakan hari suci sesuai dengan kebudayaan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi ketentuan agama.

Idulfitri kini menjadi jenama umat muslim sekaligus media pengenalan tradisi lokal, yang dalam bahasa studi sosial dikatakan agama sebagai simbol penunjuk identitas wilayah tertentu. Idulfitri sebagai rukun paripurna Ramadan disemarakkan lebih dari puluhan juta jiwa tanah air. Berbagai ragam asimilasi budaya menjadi buntut ramainya Idulfitri. Dalam kasus ini, Indonesia yang bernotabe sebagai negara muslim terbesar di dunia mampu menarik perhatian dunia tentang perayaan Idulfitri mulai dari tradisi halalbihalal, memasak jajanan, pemberian amplop bagi anak-anak kecil, petasan, balon udara, dan barang bawaan seperti sembako yang harus disiapkan untuk mengunjungi kerabat.

Tidak dipungkiri, banyaknya riset mutakhir yang menjelaskan mengenai korelasi Idulfitri dan tingkat konsumerisme masyarakat kini menjadi sintesis riset lebih lanjut. Dua variabel yang hingga saat ini belum tuntas dibahas. Perayaan Idulfitri di Indonesia bisa dibilang menghabiskan banyak biaya akomodasi mulai biaya perjalanan, konsumsi, belanja, kebutuhan, dan peralatan. Karena sebagai kewajiban yang harus dipenuhi menjelang hari H, mau tidak mau masyarakat didesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Kebutuhan sekunder seolah menjadi kebutuhan primer. Hal demikian yang dapat menyebabkan meroketnya inflasi ekonomi dan mahalnya kebutuhan hidup.

Apa yang harus dipenuhi selain kebutuhan materi pada saat hari Raya (Idulfitri)?

Pertama, kesalehan individu (al-maslahahal-syakhsiyyah). Ini menjadi pilar utama yang harus dipenuhi saat menyambut hari raya Idulfitri. Sebagai insan yang memiliki banyak kesalahan horizontal kepada Tuhan, sudah barang tentu momen Idulfitri menjadi jembatan memperbaiki diri. Pada tahap ini tidak ada perbedaan stratifikasi dan deferensiasi sosial. Semua memiliki posisi yang sama di mata Tuhan. Insan diberi kunci untuk memperbaiki diri sebagai penerus ladang perbaikan di bulan Ramadan. Tidak serta merta habis gelap terbitlah terang. Insan harus berupaya memupuk kebaikan teologis horizontal secara konsisten meski sulit dilaksanakan. Penyucian hati dengan kendali agama. Bukan menjadikan agama sebagai pelipur lara semata, Freud (1939). Dalam dimensi ini, Idulfitri janganlah dijadikan ajang euforia, selebarasi yang berlebih apalagi glorifikasi individu.

Kedua, kesalehan sosial (al-maslahahal-ijtima’iyyah). Maraknya dinamika politik post-truthAlcorn (2014) yang mewarnai tanah air tahun ini menuai reaksi yang cukup represif. Populisme dan absolutisme agama, rigiditas praktik-praktik keagamaan dan politik identitas kian menambah runyam kompleksitas masalah mulai dari terpecahnya kubu pemilih hingga mobilisasi masa untuk berbuat anarkis. Ini bukan kasus prematur. Kasus-kasus yang diduga memiliki sekenario demikian dapat menjadi transmisi gejolak sosial yang tidak kunjung sembuh. Bagaimana harus dituntaskan? Serahkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat tidak perlu mendramatisir permasalahan yang mengakibatkan perpecahan lebih lanjut.

Sebagai insan yang tentu memiliki kesalahan vertikal, sudah saatnya untuk saling memaafkan. Panasnya suhu politik yang telah terjadi biarlah berlalu. Sudah harus menanggalkan nomenklatur cebong dan kampret. Saling menghargai saksama, menjalin silaturahmi dan membangun narasi positif adalah kewajiban. Hindari untuk mendiskreditkan perilaku orang lain. Kita tanamkan untuk selalu memupuk solidaritas sosial. Kita salurkan perilaku kreatif dan positif untuk kemajemukan. Hindari kekerasan atas nama agama. Dengan ini, perlu adanya rekonsiliasi masyarakat dan agama untuk membangun pesan damai sosial.

Ketiga, kesalehan kebangsaan (al-maslahahal-wathaniyyah). Azra (2016) menjelaskan bahwa kesalehan kebangsaan tidak akan terwujud kecuali memenuhi kesalehan individu dan kesalehan sosial terlebih dahulu. Pada sesi ini, sebagai warga negara demokrasi yang menjunjung tinggi martabat bangsa sudah selayaknya patuh pada hukum yang berlaku. Semenjak kasus demokrasi elektoral 2019 ini, sebagian masyarakat Indonesia kehilangan trust terhadap pemerintah dan lembaga pemerintah MK, KPU, dan Bawaslu. Sebagian masyarakat juga tidak mempercayai kinerja TNI-Polri. Memang ini menjadi polemik. Satu sisi lembaga harus bersifat independen dan transparan, satu sisi lembaga harus menerima konsekuensi logis dan kritik terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan.

Menanggapi kasus ini, Soroush (1945)  berusaha menghubungkan pluralitas keagamaan dan penegakan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi otoritarianisme keagamaan. Praktik demokrasi elektoral 2019 di Indonesia masih dipenuhi populisme agama. Hal yang menjadi bibit penyakit demokrasi ini adalah absolutisme agama guna meraih panggung politik. Kasus yang tidak menyehatkan demokrasi. Masyarakat perlu melakukan rekonsiliasi agama dan politik sehingga dapat membantu kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Apa yang harus dilakukan?

Sebagai masyarakat awam minimal tidak menyulut suhu politik yang kini mulai reda. Masyarakat harus patuh terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku selama memberi maslahat kepada mereka.

Menyerahkan permasalahan sengketa politik kepada pihak yang berwenang. Tidak perlu membubuhi narasi-narasi fiktif dan hoaks yang mengakibatkan mobilisasi masa untuk berbuat anarkis. Mengajak masyarakat lain untuk meningkatkan animo dan trust terhadap pemerintah. Dengan demikian, kita sebagai warga negara bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan menjemput hari Fitri dengan hati yang suci.***

Wahyu Hanafi

Wahyu Hanafi

Alumni PPs UIN Sunan Kalijaga, Kaprodi PBA INSURI Po, dan Praktisi Linguistik Terapan

More Posts

Beri Komentar