Jabatan Presiden Tidak Boleh Ngunduh Mantu Atau Mantu

Tentu banyak yang bertanya-tanya terhadap judul dari tulisan saya ini, maka itu, mari kita cermati dan fahami perlahan-lahan. Dalam banyak kesempatan, tidak jarang ditemukan kejanggalan dan juga ketidaklaziman yang telah lama menjadi konsumsi publik. Ironisnya, kejanggalan-kejanggalan itu secara sistemik terbangun dan menjadi opini bersama.

Sebelum media diramaikan oleh pemberitaan seputar PILPRES dan PILEG 2019 mendatang, publik disuguhkan dengan masifnya pemberitaan tentang “Presiden Jokowi Ngunduh Mantu atau Mantu (serangkaian resepsi pernikahan adat jawa)”. Terhadap pemberitaan atau opini tersebut berlaku pertanyaan; Apakah yang ngunduh mantu  itu Jokowi dalam kapasitasnya selaku Presiden RI atau Jokowi dalam kapasitasnya selaku individu atau warga negara biasa.

Mari kita mulai menjernihkan opini di atas dengan belajar pada ajaran kedisiplinan. Pemaknaan dan bentuk implementasi sederhanaa terhadap sikap disiplin adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. “Segala sesuatu”, yah, pernyataan atau ajaran yang cukup doktrinantif didengungkan sejak Pendidikan Dasar. Dari adagium itu mari kita kembali meletakkan segala sesuatu pada tempatnya berkaitan dengan “Jabatan dan Pejabat”.

Tentang Jabatan dan Pejabat

Jabatan secara umum pengertiannnya adalah; serangkaian pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu guna mengoperasionalkan tujuan dari suatu organisasi. Agar tujuan dari suatu organisasi dapat beroperasi serta terlaksana, maka dibutuhkan jabatan-jabatan sebagai komponennnya. Jabatan tersebut tentu tidak akan bejalan sendiri karena dia hanya serangkaian pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu. Karenanya, jabatan membutuhkan pemangku jabatan atau yang lazim disebut sebagai “pejabat” guna mengoperasionalkan fungsi-fungsi dari jabatan tersebut. Maka itu, antara Jabatan dan Pejabat adalah dua terminologi yang sangat berbeda.

Negara adalah kekuasaan yang terorganisir, sehingga negara dapat juga dikatakan sebagai organisasi. Sebagai organisasi, tentu di dalamnya berisi jabatan-jabatan, yakni serangkaian pembagian wilayah kerja guna mencapai tujuan suatu negara. Jabatan-jabatan tersebut dalam konteks Indonesia berupa Lembaga Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Organisasi kekuasaan dari serangkaian jabatan itu lazimnya disebut dengan Lembaga Tinggi Negara, sedangkan pejabatnya disebut dengan Pejabat Tinggi Negara (Presiden, Anggota DPR, Hakim, dan lain sebagainya).

Jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota tidak akan berfungsi sesuai dengan fungsi-fungsi sebagaimana undang-undang menentukan tanpa adanya Pejabat (Warga Negara/Individu) yang berperan sebagai penggerak terhadap fungsi-fungsi yang ada pada jabatan tersebut. Sehingga harus ada garis batas yang tegas antara Jabatan dengan Pejabat, antara Pejabat dengan individu atau perseorangan biasa (Warga Negara).

Pejabat dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang berbasis publik karena telah dilekatkan padanya hak dan kewajiban jabatan, hak dan kewajban yang karena sifatnya hanya mungkin dilakukan oleh Pejabat, bukan individu atau perseorangan biasa. Sehingga tugas pokok dan fungsi seorang pejabat pada prinsipnya adalah pelayanan publik. Jabatan bersifat tetap (tidak temporer/sementara), sedangkan Pejabat bersifat temporer (sementara). Maka itu, periodisasi (dalam bentuk pemilu, dan lain sebagainya) hanya berlaku pada Pejabat, bukan pada Jabatannya.

Kekacauan Faham Terhadap Pengertian Pejabat dan Warga Negara

Kenyataan bahwa seorang Pejabat memerankan dua fungsi (Twee Petten) di dalam kapasitasnya adalah benar (selaku Pejabat dan selaku Individu/Warga biasa). Namun demikian, tentu ada garis batas yang tegas tentang kapan seseorang melakukan fungsi dalam kapasitasnya selaku Pejabat (pelayanan publik), serta kapan seseorang melakukan fungsi sipil dalam kapasitasnya selaku individu biasa. Pembedaan tersebut akan sangat berpengaruh pada bentuk kewenangan serta bentuk pertanggungjawaban, baik selaku Pejabat maupun individu biasa.

Pada prinsipnya, kewenangan Jabatan yang dioperasionlakan oleh Pejabat haruslah berintikan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun individu. Selaku Presiden RI, Jokowi bukanlah warga negara biasa, begitu juga sebaliknya. Selaku warga negara biasa, Jokowi bukanlah Presiden RI. Dari situ haruslah dibedakan, kapan dan bagaimana fungsi Jokowi selaku Presiden, dan fungsi Jokowi selaku warga negara biasa. Tolok ukur untuk menentukan kapan dan bagaiaman Jokowi selaku Presiden RI adalah beberapa fungsi publik yang dilekatkan oleh undang-undang pada Jabatan Presiden (Rapat Kabinet, mengesahkan peraturan perundang-undangan, mengusulkan Rancangan undang-undang, dsb). Sedangkan tolok ukur untuk menentukan kapan dan bagaimana Jokowi bertindak selaku warga negara biasa adalah semua tindakan dan/atau kewenangan di luar fungsi-fungsi publik Jabatan Presiden.

Dari pembedaan terhadap Jabatan dan Pejabat sebagaimana terurai di atas, maka tidak mungkin Jokowi dalam kapasitasnya selaku Presiden RI (Pejabat) ngunduh mantu, mantu, maupun perbuatan atau sikap lain di luar fungsi publik dari Jabatannya. Kesemua fungsi itu bukanlah fungsi publik sebagaimana undang-undang tentang Jabatan Presiden mengamanatkan, melainkan hanya sebatas sikap, perbuatan, atau fungsi warga negara biasa. Walhasil, terhadap pernyataan tentang; Presiden RI Jokowidodo ngunduh mantu atau mantu adalah tidak benar. Karenanya, sebagai bahan pembelajaran, sangatlah penting mereview kembali tentang ajaran untuk kembali “meletakkan segala sesuatu pada tempatnya”, meletakkan atau memberi pemaknaan yang benar tentang Pejabat dan Jabatan, tentang kapan seseorang bertindak atas nama Jabatan dan kapan seseorang bertindak atas nama warga negara biasa.

Imam Abdul Rokhim

Imam Abdul Rokhim

Advokat di LBH UNIDA Gontor Ponorogo Dosen Hukum di Fakultas Syariah UNIDA Gontor Ponorogo

More Posts

Beri Komentar