Hari Santri Nasional dan Apa Perlunya untuk NKRI

Sejak tahun 2015 lalu, Hari Santri Nasional (selanjutnya ditulis dengan HSN) diperingati tiap tanggal 22 Oktober. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Oktober tahun yang sama, masyarakat dari kalangan santri memeriahkan peringatan HSN ini dengan semarak. Secara historis, penetapan HSN pada tanggal ini tak terlepas dari keberadaan Resolusi Jihad yang diterbitkan pada 22 Oktober 1945 oleh Hadlratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari bersama ulama sepuh lainnya.

Maklumat Rais Akbar NU tersebut berisi perintah jihad (dengan berperang) bagi seluruh warga muslim yang aqil baligh (berakal dan cukup umur) dalam radius 94 km dari Surabaya. Resolusi Jihad tersebut terbit tentunya bukan tanpa latar belakang, pertama, karena kedatangan pasukan kolonial yang hendak kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedua, besarnya sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh kaum santri, khususnya yang menjadi pengikut KH. Hasyim Asy’ari. Sehingga ketika instruksi tersebut disampaikan, puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat mematuhinya dengan terjun ke medan laga di Surabaya dan sekitarnya.

Jika ditarik lebih jauh lagi hingga masa penjajahan, perlawanan rakyat terhadap penjajah memang sangat sering dilakukan. Dan menariknya, kaum santri kerap menjadi motor utama gerakan-gerakan tersebut. Sepanjang abad ke-19 saja, tak kurang dari 110 kali pertempuran dikobarkan oleh kaum santri (Agus Sunyoto, 2014). Hal ini mengisyaratkan bahwa kaum santri memang memiliki keberanian untuk melawan penjajah. Dalam perspektif nasionalis, seperti Moh Yamin misalnya, sikap tersebut dimaknai sebagai sebuah perlawanan, bukan pemberontakan sebagaimana ditulis sejarawan Sartono Kartodirdjo ketika menyebut [Pemberontakan] Petani Banten 1888 sebagai judul bukunya. Lebih dari itu, perlawanan tersebut mesti dimaknai sebagai wujud cinta tanah air.

Wujud Cinta Tanah Air

Realisasi cinta tanah air dari kaum santri melalui perlawanan fisik terhadap penjajah tersebut memang dapat agak ditundukkan paska-1900-an, tepatnya setelah kebijakan Politik Etis diterapkan. Dengan lahirnya strategi politik balas budi tersebut, lahirlah kaum pribumi ‘terpelajar’ yang kemudian sukses menggalang gerakan kolektif menuju kemerdekaan. Di antaranya adalah HOS. Tjokroaminoto, cicit Kiai Kasan Besari, seorang kiai masyhur dari Pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari Ponorogo Jawa Timur, yang memimpin ormas Syarekat Islam. Kemudian disusul oleh Sukarno, yang juga mengaku banyak belajar dari Tjokroaminoto dan juga KH. Hasyim Asy’ari, dan tokoh-tokoh lainnya. Lagi-lagi tak terlepas dari akar kesantrian.

Tentang hubungan dekat tokoh-tokoh (arus utama) pergerakan nasional dengan lingkungan pesantren ini mengingatkan penulis pada pendapat dr. Soetomo yang memberikan apresiasi terhadap pesantren. Menurut dokter lulusan pendidikan Belanda tersebut, pesantren merupakan sumber pengetahuan asli dan utama bangsa ini. Bahkan, “pesantren itoe adalah pergoeroean kepoenja’an bangsa kita jang asali, serta beberapa riboe bilangannja sebeloem pengaroe Barat mempengaroehi djoega atas pengadjaran dan pendidikan kita …pesantrenlah jang mendjadi soember pengetahoean, mendjadi mata air ilmoe, bagi bangsa kita, seboelat-boelatnja”, demikian pujinya dalam Polemik Kebudayaan pada tahun 1930-an. Sehingga wajar jika masyarakat pesantren selalu memiliki peran dalam perjalanan sejarah bangsa.

Berangkat dari latar belakang sejarah pesantren dan sikap cintanya pada tanah air ini, tak salah jika akhirnya Nahdlatul Ulama bersama Lembaga Persaudaraan Ormas Islam mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Karena memang pada tanggal inilah sikap cinta tanah air kaum santri,melalui Resolusi Jihad, mencapai puncak kristalisasinya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, HSN 22 Oktober ini dapat pula disebut sebagai Hari Hubbul Wathon (Cinta Tanah Air).

Manfaat untuk NKRI

Secara peyoratif, pihak yang kontra terhadap penetapan HSN ini dapat menganggap bahwa penetapan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan politis pemerintah agar mendapat dukungan dari kalangan santri. Tentu saja tuduhan ini masih memiliki celah yang luas untuk diperdebatkan. Yang jelas, penetapan HSN 22 Oktober ini sejatinya merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap santri. Untuk memberikan apresiasi terhadap salah satu elemen masyarakat yang telah banyak memberikan sumbangsih pada kokohnya NKRI, penetapan HSN ini adalah salah satu pilihan yang tepat.

Dengan adanya HSN, menjadi tanda bahwa negara kita tidak mengabaikan adagium tenar dari Bung Karno, Jas Merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah), dan ujaran lain yang juga masyhur di kalangan santri, Jas Hijau (jangan sekali hilangkan jasa ulama). Dengan demikian, lekatnya tenun bangsa ini – meminjam istilah Anies Baswedan, dapat semakin kokoh.

Pada akhirnya, dengan memanfaatkan semangat juang dan cinta tanah air yang tak kenal luntur dari kelompok-kelompok pro-NKRI seperti kaum santri, terwujudnya bangsa yang jaya dan negara yang digdaya dapat diraih dan dipertahankan. Wallahu a’lam.

Dawam M Rohmatulloh

Dawam M Rohmatulloh

Dawam M. Rohmatulloh adalah alumnus PPM Islam Nusantara UNU Indonesia Jakarta. Tinggal di Ponorogo, Jawa Timur, kini mengabdikan diri sebagai Ketua PAC GP Ansor Mlarak dan teman belajar mahasiswa di IAIN & INSURI Ponorogo.

More Posts

Follow Me:
FacebookYouTube

Beri Komentar