Etika Berpolitik: Tindak Tutur Menjadi Pilar Utama

Di hari-hari kemarin sudah telah dikupas artikel tentang ontologi bahasa. Kenapa demikan? Jika seseorang ingin berlabuh lebih jauh dalam menuntaskan disiplin ilmu, maka terlebih dahulu harus mengerti ontologi disiplin ilmu tersebut, baru kemudian baru memasuki wilayah epistemologi dan terakhir aksiologi. Dalam diskusi sebelumnya, ontologi bahasa memiliki ruang yang begitu luas. Berbagai terminologi bahasa akan mudah dimengerti berdasarkan perspektif yang digunakan. Terminologi bahasa tidak dapat diintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu. Terminologi akan mendefinisikan masing-masing objek formal yang digunakan. Meskipun demikian, berbagai terminologi dan agitasi yang dideskripsikan akan membawa pada satu muara besar tentang ontologi bahasa.

Pada kesempatan ini, saya akan mengulas fenomena bahasa sebagai disiplin ilmu. Bahasa sebagai displin ilmu berarti bahasa mampu menjelaskan fenomena kebahasaan dan sosial secara objektif, empiris, sistematis, dan universal. Saya akan membidik sisi etika politik bahasa (language politics) yang secara spesifik mengarah pada teori tindak tutur (speech act). Teori ini dipromosikan oleh Austin (1962) seorang filsuf bahasa berkebangsaan Britaniya Raya. Menurutnya, proses komunikasi verbal seseorang tidak lepas dari tindak tutur. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, maka ia telah melakukan sesuatu.

 Teori ini muncul guna merespon terhadap descriptive fallacy, yaitu pandangan bahwa kalimat deklaratif selalu digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau state of affairs yang harus dilakukan secara benar atau salah. Padahal, menurut Austin, banyak kalimat deklaratif yang tidak mendesripsikan, melaporkan, atau menyatakan apapun, sehingga tidak bisa dinyatakan benar-salahnya. Sumbangsih Austin dalam bidang ini adalah dengan mengklasifikasikan teori tindak tutur menjadi tiga bagian, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan hanya bersifat informatif. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan, tindak tutur perlokusi adalah sebuah tuturan yang dituturkan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkan.

Bagaimana proses tindak tutur ini dapat menghegemoni permasalahan politik yang kini marak dilakukan oleh para elit politik? Dan bagaimana kasus ini berafiliasi dengan politik bahasa? Itulah dua pertanyaan yang muncul agar mampu dijelaskan secara deskriptif. Menanggapi permasalah tersebut, kini bahasa diperpolitikkan guna merebut eksistensi kekuasaan yang telah terjarah oleh mitra politik. Tindak tutur yang diujarkan dengan media bahasa akan menjadi kata kunci (keyword) dalam menghegemoni mobilitas sosial yang memberi pengaruh terhadap kesetabilan permasalahan sosial. Ada beberapa kasus tindak tutur yang dinilai  kurang baik pengujarannya oleh beberapa elit politik dan tokoh publik. Tindak tutur yang diujarkan tersebut menuai pro-kontra karena perbedaaan interpretasi. Satu kalangan yang pro merespon positif dan kalangan yang kontra merespon negatif. Perseteruan dari dua kalangan terus berlabuh dan menjadi viral di media sosial sehingga memungkinkan terbelahnya komunitas sosial. Berikut penulis sajikan dua contoh kasus tindak tutur yang dilakukan oleh tokoh politik dan publik.

Kasus pertama, adalah pidato Ahok di pulau Seribu. Krisis etika politik dimulai menjelang akhir tahun 2016 saat menyambut pilkada DKI Jakarta. Tidak seperti pilkada di daerah lain. Proses pilkada yang ada di DKI Jakarta membawa suasana yang begitu menegangkan di pelosok nusantara. Fenomena ini sangat rumit bahkan jika dijelaskan dengan berbagai macam teori sosial. Arus politik yang diseret ke dalam berbagai aspek dan kepentingan telah menjadi permasalahan terstruktur yang menambah kompleksitas masalah. Akar permasalahan dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta adalah ketika salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahatja Purnama atau yang beken disapa Ahok, mengeluarkan pernyataan yang sekiranya banyak menuai kontra dari sebagian elemen masyarakat.

Secara genealinguistik, putra yang memiliki darah Tionghoa ini memiliki aksen komunikasi yang cukup nyentrik. Setiap ujaran yang dituturkan dengan intonasi yang keras seolah-olah diasumsikan marah oleh para komunikan, apalagi saat Ahok mengutip terjemahan surat al-Maidah: 51 di pulau Seribu saat melakukan kunjungan kerja. Pidato Ahok di pulau Seribu menjadi amunisi bagi kalangan yang sejak awal sudah menolaknya. Ujaran Ahok dianggap menistakan agama. Permasalahan itu kemudian menjalar ke berbagai aspek mulai dari politik, agama, sosial, dan etika, dan menjadikan ketegangan sosial. Dalam batang tubuh politik, agama, sosial, dan etika sendiripun sebagian juga mengalami kontra. Berikut pernyataan Ahok dalam pidatonya “kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak milih saya karena dibohongi (orang) pakai surat al-Maidah: 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Kalu bapak ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu”.

Saya tidak akan berkomentar mengenai pernyataan Ahok dari sisi politik, agama, dan sosial. Saya akan melihat dengan frame speech act dan language politics. Setiap ujaran Ahok dilontarkan guna memberikan penguatan informasi kepada masyarakat pulau Seribu bahwa program pemberdayaan budi daya kerapu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tidak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub mendatang, sehingga masyarakat tidak harus memilihnya hanya semata-mata ingin program itu terus dilanjutkan.

Selain itu, Ahok juga bermaksud agar masyarakat tetap sigap dalam mengelola program tersebut saat ini dan mendatang. Secara kontelasi pragmatik, setiap aksen dan ujaran Ahok demikian merupakan tindak tutur perlokusi. Namun, pernyataan tersebut telah menimbulkan perilaku destruktif, karena komunikan tidak memahami implikatur yang dihasilkan dari konteks makna. Selain itu, kesalahan dari ujaran Ahok adalah tidak terpenuhinya maksim relevansi dan cara agar komunikasi dua arah dapat saling dimengerti. Inferensi-inferensi komunikasi menjadi bias yang tidak tentu, terlebih saat Ahok menggunakan hard style dalam proses penyampaian. Speech act regulation, relevansi pesan, maksim, dan style language merupakan kesatuan yang harus diperhatikan komunikator saat proses komunikasi berlangsung.

Dalam inferensi langsung, pernyataan Ahok telah mengalami interaksi dua premis atau lebih. Premis pertama adalah saat komunikasi verbal bahwa konsep langue hanya dimengerti oleh pihak komunikator (Ahok sendiri) tanpa melibatkan komunikan. Premis kedua adalah konsep parole yang disalahmengerti oleh komunikan, sehingga tidak ada ekuivalensi pesan dan speech act. Tampaknya, ujaran Ahok mengalami bias yang cukup rumit, apalagi setelah pidato selesai dan direspon secara masif oleh beberapa kalangan yang kontra. Manifestasi tindak tutur perlokusi yang diujarkan Ahok seolah sirna ditutup dengan ambisi masyarakat karena faktor rasis, dan sara. Oposisi bahasa yang diujarkan Ahok membawa pada perubahan suasana dan hegemoni sosial yang ber-ending Ahok dinyatakan tersangka dan terpidana secara hukum. Ini yang membuat register bahwa bahasa diperpolitikkan demi mengalahkan mitra politik. Itulah secuil kisah Ahok yang marak diperdebatkan masyarakat yang saat itu tidak selesai.

Kasus kedua, adalah puisi yang dibacakan oleh putri sang proklamator RI, yaitu Sukmawati Soekarno Putri dalam pagelaran bertajuk ’29th Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 pada Kamis, 29 Maret 2018. Puisi yang bertajuk “Ibu Indonesia” telah menuai kontroversi dari sebagian kalangan masyarakat terutama kalangan Islam trans-nasional. Puisi yang dibacakan oleh Sukmawati seolah-olah mempunyai nilai rasis dan menistakan agama Islam. Ontologi puisi adalah sebuah seni tertulis. Dalam bentuk seni ini, seorang penyair menggunakan bahasa untuk menambah kualitas estetis pada makna semantis. Bahasa dalam puisi merupakan bahasa metaforis yang memiliki makna figuratif. Dalam membuat puisi harus memperhatikan aspek stilistika sebagai media pengukur estetika bait yang dibangun. Ketika puisi sudah jadi dan siap dilantunkan, maka penyair juga harus memperhatikan beberapa aspek, seperti mimik, kinesik, kejelasan artikulasi, timbre, dinamik, dan intonasi. Penyair tidak boleh mengabaikan kontrol speech act sebagai aksen membaca puisi. Ironisnya, pembacaan puisi yang dilakukan oleh Sukmawati tidak semanis yang diharapkan. Berikut sebagian bait puisinya :

Lebih cantik dari cadar dirimu

Gerai tekukan rambutnya suci

Sesuci kain pembungkus ujudmu

Rasa ciptanya sangatlah beraneka

Menyatu dengan kodrat alam sekitar

Jari-jemarinya berbau getah hutan

Peluh tersentuh angin laut

Bait “aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu sari konde Indonesia sangatlah indah lebih cantik dari cadar dirimu” seolah-olah memiliki makna destruktif bahwa Islam sebagai agama yang suci dengan budaya bercadar terdiskreditkan dengan sari konde ibu Indonesia yang indah. Sari konde adalah model gelungan rambut, sanggul yang dipakai oleh perempuan. Di negara Indonesia, cadar bukanlah budaya Islam. Cadar merupakan budaya berpakaian perempuan Timur Tengah. Cadar sebagai hasil asimilasi budaya Timur Tengah dan agama yang dilegitimasi menjadi budaya Islam. Pada hal ini, tentunya yang memakai cadar hanyalah perempuan yang beragama Islam. Sedangkan, sari konde adalah identitas perempuan Indonesia terutama bagi mereka yang terlahir di Jawa. Lantas, apakah perempuan yang memakai sari konde tidak beragama Islam? Perempuan Jawa yang memakai sari konde sebagian besar beragama Islam. Mereka menempatkan Islam sebagai agama normatif yang wajib menutup aurat pada wilayah beribadah seperti salat. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Jawa yang beragama Islam lebih memilih memakai sari konde, terutama saat melakukan upacara adat. Itulah sebabnya arti sari konde dimaknai lebih indah daripada cadar, karena sari konde merupakan produk budaya lokal yang mampu merangkul seluruh wanita dari berbagai agama.

Bait-bait yang tersusun rapi dalam puisi yang didendangkan Sukmawati cukup membuat perasaan hati luluh, wajah tersipu, dan air mata terlinang oleh sebagian pemirsa layar kaca. Bait-bait tersebut seakan memiliki makna kiasan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama yang harmonis. Hanya saja speech act yang dilakukan Sukmawati saat melantunkan puisi kurang diterima oleh sebagian kalangan. Kontrol speech act yang dilantunkan Sukmawati adalah perlokusi.

 Sebagai ujaran konstatif, bait tersebut menggambarkan peristiwa dan keaadaan yang lebih elok digunakan di Indonesia sebagai negara multikultural. Sayangnya, antara speech act regulation, pesan, maksim, dan style language yang tidak memiliki ekuivalensi, sehingga menimbulkan makna kontradiktif bahwa Islam adalah agama superior yang tidak boleh dikalahkan dengan yang lain. Inferensi-inferensi yang dielaborasikan dengan maksim kualitas telah membentuk penalaran logis dan interpretasi ujaran bahwa Islam merupakan agama yang profan. Disfungsi makna secara reduksional telah membawa implikatur wacana puisi menjadi lebih rasis jika setiap bait puisi dimaknai secara jeli sampai puisi paripurna. Di sisi lain, tidak semua orang memahami hakikat puisi. Puisi merupakan bentuk seni yang hanya dimengerti oleh kalangan yang memiliki jiwa seni. Begitulah oposisi yang kini menjadi bias. Kalangan yang menjustifikasi Sukmawati sebagai penista agama dimungkinkan dari sekelumit kalangan yang tidak mengerti hakikat seni dan sastra.

Dengan demikian, dari kedua kasus tersebut dapat diambil pelajaran dan dimengerti oleh semua elit politik, masyarakat yang duduk di pemerintahan, dan generasi muda ke depan, bahwa penggunaan etika tindak tutur dalam pendidikan politik harus ditanamkan sebelum memasuki dunia politik. Hal ini guna menjadi benteng dalam melakukan komunikasi dan diplomasi politik. Bahasa sebagai media komunikasi harus diposisikan dalam ruang yang baik agar membentuk harmonisasi politik. Tidak selayaknya menggunakan bahasa verbal dan tindak tutur destruktif guna mengalahkan mitra politik. Bahasa, masyarakat, dan kekuasaan harus berelaborasi guna memajukan peradaban bangsa yang dibangun dengan sistem demokrasi, menguatkan satu sama lain, dan merepresentasikan nilai-nilai kehidupan yang adil dan beradab. Sikap rasis dan sara yang menghegemoni bahasa harus dimusnahkan. Tidak sewajarnya memposisikan bahasa sebagai faktor lahirnya sikap intoleran.

Wahyu Hanafi

Wahyu Hanafi

Alumni PPs UIN Sunan Kalijaga, Kaprodi PBA INSURI Po, dan Praktisi Linguistik Terapan

More Posts

Beri Komentar